Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros tak henti-hentinya meraih penghargaan. Kali ini Pemkab Maros menerima penghargaan dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Award dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2023, di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).
Penyerahan tersebut diterima langsung Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari yang diserahkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian. Selain Kabupaten Maros, beberapa piagam juga diserahkan kepada 334 daerah di Indonesia yang tersebar di 22 Provinsi.
Saat dikonfirmasi marosfm.com, Suhartina Bohari mengaku, penghargaan ini berkat peran aktif dan kerja nyata dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia bersyukur, atas penghargaan kembali diterima Pemkab Maros dan tentu berkat bantuan seluruh pihak, termasuk masyarakat Maros, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Menurut Suhartina, Pemerintah Kabupaten Maros telah berusaha memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperoleh fasilitas kesehatan dengan mudah, salah satunya penerapan UHC. Salah satu keuntungan daerah yang menerapkan UHC adalah peserta yang baru didaftarkan di BPJS sudah langsung aktif sepanjang sudah memiliki NIK.
Selain itu, Ketua DPD Golkar Maros ini juga mengatakan, tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan hanya karena tidak mampu. Ia juga mengimbau kepada masyarakat dengan membawa KTP atau menunjukkan NIK maka dapat secara langsung mendapatkan pelayanan kesehatan.
Ketua DPD Golkar Maros ini juga menambahkan, pihaknya hingga kini telah mencapai 99,44 persen untuk cakupan UHC.Berdasarkan RPJMN, pemerintah menargetkan minimal 98 persen penduduk Indonesia sudah terlindungi program JKN di 2024.
Perempuan yang kerap disapa Hati ini juga menyebutkan, sejak awal pemerintahannya, program penjaminan kesehatan merupakan salah satu program prioritas. Dan Maros telah mencapai 99,44%, bahkan sudah menerima piagam UHC dari Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan, Andi Afdal.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Maros, Zari Puspita Ayu menyebutkan, berdasarkan data BPJS Kesehatan, total masyarakat Maros yang telah terdaftar sebagai peserta JKN adalah 389.580 jiwa.
Zari menjelaskan, distribusi peserta JKN-KIS bersasarkan segmentasi yakni, Penerima Bantuan Iuran dana APBM (PBI APBM) 192.452 jiwa, Pemerintah Bantuan Iuran dana APBD(PBI APBD) 47.557 jiwa. Selanjutnya, Pekerja Pemerintah Upah (PPU) termasuk ASN, TNI, Polri dll 97.980 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 43.949 jiwa dan Bukan Pekerja (BP) 5.463 jiwa.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin juga menyampaikan selamat kepada Pemerintah Daerah yang mendapatkan UHC Award BPJS Kesehatan tahun 2023.
“Penghargaan ini diberikan atas apresiasi pemerintah daerah yang telah mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN. Juga meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” jelasnya.
JKN ungkap Ma’ruf, telah terbukti membawa banyak dampak positif. Kepesertaan program JKN tercatat lebih dari 248 juta jiwa.
“Artinya, sekitar 90,3% penduduk Indonesia, sudah memiliki perlindungan kesehatan. Sekitar 60,39% peserta JKN masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI),” tambahnya. (marosfm news department)