Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Maros berkunjung ke DPRD Maros. Agenda tersebut merupakan, bentuk silaturahmi sekaligus menyampaikan rencana program kerja yang akan dijalankannya diruang kerja Ketua DPRD Maros, Jalan Ahmad Yani Jum’at (1/4/2022).

Ketua DMI, Nasiruddin Rasyid mengatakan, beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan dukungan dari DPRD.Nasruiddin menjelaskan, DMI kedepan ingin adanya peraturan daerah yang mengatur pendirian dan manajemen masjid. Ini merupakan hal yang dilakukan karena masih ada 717 masjid yang berstatus “ilegal” dan hanya dua yang diakui.

Dua masjid besar di Maros yang dimaksud Nasruddin, yaitu Masjid Almarkaz Al-Islami yang berada didepan jalan trans Sulawesi tepatnya di depan Kantor Bupati dan Masjid Agung Maros yang berada disamping Polres Maros, dan sisanya belum memiliki legalitas.

Dia mengatakan ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Dijelaskan lebih lanjut, yang ingin menggunakan masjid tersebut minimal 90 orang yang bertanda tangan disertai dengan lampiran KTP, persetujuan 60 orang masyarakat kemudian disahkan oleh pemerintah desa atau lurah setempat.

Dari hal tersebut ia mengatakan sudah saatnya semua masjid di Maros ini terdaftar dan diakui resmi secara aturan kenegaraan. Ini merupakan program DMI untuk mengawal seluruh masjid agar memiliki registrasi dari DMI dan terdaftar di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bahkan pihaknya akan memberikan piagam registrasi ke masjid.Tahun ini dikatakannya ada 150 masjid yang akan melakukan hal tersebut. Dari 150 masjid tersebut merupakan prioritas yang dianggap bisa menjadi percontohan. Targetnya ada 10 masjid disetiap kecamatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Maros, Andi Patarai Amir, mengatakan, saat ini keinginan DMI adalah adanya regulasi yang mengatur tentang masjid yang ada di Maros beserta menajemennya.

Patarai pun mengapresiasi hal tersebut untuk diusulkan menjadi perda inisiatif sekaitan dengan  regulasi yang mengatur tentang pengaturan masjid.

Dalam kegiatan itu turut dihadiri ketua Komisi I Abidin Said yang ikut berpartisipasi dalam pembahasan program DMI. (ISP/Marosfm News Department)

Leave a Comment