NEWS

Monday, 22 March 2021

Maros Target WTP 8 Kali Berturut-turut, Chaidir Syam : Kita Lanjutkan Tradisi Sebelumnya

Pemerintah kabupaten Maros menargetkan kembali untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Selatan tahun 2021. 

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Maros Chaidir Syam usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 ke BPK Perwakilan Sulsel Senin (22/3/2021). Selain Maros, penyerahan LKPD juga dilakukan oleh kabupaten Luwu dan Luwu Utara. 

Chaidir mengatakan, komitmen Pemkab Maros untuk meneruskan tradisi opini WTP dari BPK RI perwakilan Sulsel setelah sebelumnya Pemkab Maros meraih opini WTP tujuh kali berturut-turut. 

Keterangan Gambar : Bupati Maros Chaidir Syam saat menerima WTP tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Makassar (dok.marosfm)

Lebih lanjut kata Chaidir, Sejak tahun 2013 sampai 2020 lalu Pemerintahan sebelumnya telah menorehkan prestasi dengan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dan tugasnya melanjutkan tradisi dan prestasi ini. Opini BPK atas laporan keuangan merupakan suatu cerminan dan salah satu indikator penilaian akuntabilitas pemerintah. Ini dapat menciptakan reputasi yang dapat menaikkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan atas laporan keuangan yang disajikan. 

Chaidir menyebut laporan keuangan tahun 2020 merupakan tahun terakhir bagi pemerintah kabupaten Maros periode 2016-2021 yang menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Dengan penerapan LKPD berbasis akrual pemerintah kata Chaidir dapat menyajikan laporan realisasi anggaran yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulsel Wahyu Priyono mengatakan, pemerintah kabupaten sesuai peraturan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan paling lambat yiga bulan sejak tahun anggaran berakhir. Wahyu mengatakan BPK akan melakukan audit secara rinci dan diharapkan melaksanakan pemeriksaan dengan baik, lancar dan tepat waktu. 

Terakhir menurut Wahyu, LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan-red) nantinya memuat opini atas kewajaran laporan keuangan dan juga LHP kepatuhan. Laporan keuangan harus ada kesesuaian dengan standar akuntansi BPK. Laporan keuangan akan dicek bahwa kegiatan betul-betul ada dan terjadi bukan fiktif.(marosfm news department)

Post a comment

 
Copyright © 2014 102,3 Maros FM, Spirit Butta Salewangang. Designed by Maros Enterprise.